Abdul Gaffar Karim

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
<< BERANDA


Dolop Pilpres

Oleh: Abdul Gaffar Karim - 20• Jun•14

Pernahkah Anda perhatikan tukang obat jalanan? Mereka menjajakan obat-obatan unik yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ada obat berbahan herbal, ada yang diolah dari satwa, ada yang katanya dibuat dari bunga yang hanya tumbuh di Gunung Himalaya. Terserah mereka saja. Para penjual bebas membual tentang dagangannya. Toh pembeli juga bebas untuk percaya atau tidak percaya.

Dalam rangka membualkan dagangan itu, tukang obat biasanya dibantu oleh staf profesional, yang dalam Bahasa Jawa disebut sebagai ‘dolop’. Tugas dolop adalah mendorong orang lain untuk membeli dagangan yang digelar. Dalam melakukan tugas itu, mereka membaur dengan orang-orang yang tengah merubung si tukang obat. Mereka berpura-pura membeli dagangan si tukang obat, lalu memuji-muji kualitasnya agar para perubung tertarik untuk membelinya. Dolop bermain di ranah psikologi pembeli dengan cara cerdik.

Permainan dolop ini nampaknya dipraktikkan juga dalam Pilpres 2014. Ruang-ruang ekspresi seperti status dan gambar profil di media sosial, stiker di kendaraan, spanduk di pinggir jalan, sablonan di kaos, dan sebagainya, kini nampak hiruk-pikuk dengan dukungan atau penolakan para pemilih kepada para capres. Bahkan di media sosial, seperti facebook, sering terlihat status yang cukup panas tentang dukungan atau celaan kepada capres tertentu. Informasi tentang capres nampak selalu ‘digoreng’ dengan cukup berpola. Isu-isu kampanye hitam adalah salah satu mainan kegemaran para ‘juru kampanye’. Cara tipikal dalam komunikasi publik para pendukung capres di media sosial adalah: Jika ada info negatif tentang capres yang didukungnya, itu harus dianggap kampanye hitam. Jika ada info negatif tentang capres yang tidak didukungnya, itu harus diperlakukan sebagai fakta. Senada dengan itu, tak sedikit juga akademisi dan pengamat yang sangat intensif memberikan gambaran sangat indah tentang capres yang didukungnya, sekaligus gambaran seburuk-buruknya tentang capres yang tak didukungnya. Sebuah isu dalam debat capres, misalnya, akan diurai dengan sangat berbeda oleh akademisi/pengamat dari kubu dukungan yang berbeda. Pada intinya, akademisi/pengamat selalu siap dengan argumen untuk mengatakan bahwa performa capres X jelas lebih baik daripada capres Y, dan sebaliknya.

Intensifnya ‘kampanye sukarela’ oleh para pendukung dan akademisi ini tentu adalah bagian dari keterbukaan yang disediakan oleh demokrasi. Hal itu juga bagian dari pamanfaatan teknologi informasi yang kian terjangkau. Namun fenomena ini juga nampak sangat mirip dengan kerumunan orang di lapak penjual obat, dimana kita tak mudah membedakan antara pembeli tulen dengan para dolop. Dalam masa kampanye pilpres ini, kita tak mudah membedakan antara pemilih dengan para jurkam. Kegigihan (kadang kengototan) pemilih-cum-jurkam mempromosikan capres dukungan serupa dengan kegigihan para dolop mencoba mempengaruhi kerumunan orang untuk merogoh kocek membeli ramuan Himalaya di pinggir jalan itu.

Jika benar ada dolop dalam kerumunan para pemilih, fenomena ini sebenarnya cukup mudah dijelaskan. Salah satu ruang kesempatan yang disediakan demokrasi liberal adalah industrialisasi politik secara masif. Mengejar legitimasi politik dari masyarakat sesungguhnya adalah beban berat yang harus dipikul oleh politisi, itupun masih ditambah persaingan yang amat sangat ketat di antara mereka. Konsekuensinya, para politisi harus mampu memoles diri untuk menjadi jualan yang laris di hadapan puluhan hingga ratusan juta pemilih. Politik bukan soal baik dan buruk, namun soal menarik untuk dibeli atau tidak. Politisi adalah barang dagangan, dan mereka butuh penjual-penjual yang mumpuni.

Hal ini adalah peluang pasar yang amat luas bagi konsultan politik. Di negara seperti Amerika, gejala menjamurnya konsultan politik sudah lama terlihat. Tahun 1981, Larry Sabato menulis sebuah buku berjudul The Rise of Political Consultants, yang membahas tentang makin menguatnya pengaruh konsultan politik dalam pemenangan pemilu oleh kandidat di Amerika. Sabato menyusun buku itu dari wawancara dengan sejumlah konsultan politik dalam spesialisasinya masing-masing: ahli media, ahli survey organiser, dan sebagainya.

Di Indonesia, konsultan politik adalah fenomena yang baru marak tahun 2004 sejak kita menerapkan mekanisme pemilihan presiden secara langsung. SBY adalah ‘presiden profesional’ yang pertama di Indonesia. Dalam hal ini, SBY beda dari BK, Asaad, Soeharto, Habibie, GD dan Megawati yang menjadi Presiden RI karena perubahan-perubahan sejarah. Untuk memenangkan pilpres, SBY dan Presiden RI di masa kini membutuhkan dukungan juru-jual politik, baik pemoles pencitraan, jago survey, penasehat debat, hingga artis penggembira.

Juru jual politik ini punya ruang pertarungannya sendiri. Mereka mempertaruhkan reputasi sebagai penjual yang mampu melariskan dagangan. Di sinilah terdapat peluang peran para dolop pilpres, yang bertugas menginfiltrasi para pemilih untuk mendukung calon yang mereka jual. Dolop piplres adalah salah satu strategi penting dalam konsultansi politik. Jangan salah, rekrutmen para dolop pilpres itu bisa sangat canggih. Anda bisa tidak merasa sedang berhadapan dengan dolop. Atau lebih parah lagi, Anda bisa tidak merasa telah menjadi dolop.

Jadi, waspadalah.

Bookmark and Share

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Komen

  1. Mat Gembul says:

    Dengan dolop, rakyat jadi susah menentukan standar calon yang layak pilih. Bukankah semua calon sudah ‘dikemas’ agar tampil layak pilih? Ini membuat rakyat rentan sekali memilih tanpa pertimbangan yang sehat.

  2. Cungkrik says:

    mas Gaffar, dosen2 fisipol ugm banyak yg dolop nggak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *