Abdul Gaffar Karim

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
<< BERANDA


Beban Harapan

Oleh: Abdul Gaffar Karim - 12• Jan•15

Siapapun yang mengamati pilpres Indonesia 2014 akan setuju bahwa Jokowi memang fenomenal. Perolehan suaranya dalam pilpres mungkin biasa-biasa saja. Dengan hanya 53% suara, prestasi elektoralnya sama sekali tak mengesankan. Tapi kiprahnya dalam pilpres telah menyalakan minat politik banyak kalangan. Kalangan muda yang biasanya cenderung apatis terhadap politik, tiba-tiba nampak bergairah menyuarakan sikap politiknya. Kalau pun hasil pilpres kemarin tak begitu mengesankan, voluntarisme yang muncul dari bawah tetap saja luar biasa menarik. Voluntarisme yang didasarkan pada keyakinan dan harapan pada sosok Jokowi ini adalah warisan tahun politik 2014 yang akan dicatat dengan meriah dalam sejarah Indonesia. Dalam tahun itu, Jokowi dirayakan sebagai sebuah harapan baru bagi Indonesia baru.

Pertanyaannya kini: apakah keyakinan dan harapan besar pada Jokowi itu adalah hal nyata, seperti oasis di padang pasir? Ataukah itu hanya fatamorgana semata-mata? Demi kebaikan seluruh bangsa, kita tentu patut berharap bahwa harapan itu nyata. Tapi dalam masa 3 bulan awal pemerintahannya ini, Jokowi ternyata tak mudah untuk membuktikan diri sebagai oasis yang sebenar-benarnya. Jokowi nampak kesulitan membuktikan pemenuhan harapan-harapan besar yang dibebankan publik terhadap pemerintahannya.

Tentu saja pencapaian prestasi pemerintahan memerlukan waktu tak singkat. Tapi dalam tiga bulan terakhir ini Jokowi sudah kesulitan untuk membuktikan hal sederhana saja: bahwa ia adalah politisi independen yang akan meletakkan loyalitas pada bangsa dan negara di atas loyalitas pada partai pengusung dan pendukungnya. Kanan-kiri Jokowi kini dipenuhi orang-orang yang ditengarai adalah titipan parpol. Pengangkatan mantan ajudan Megawati sebagai Kapolri lagi-lagi menambah daftar orang-orang seperti itu.

Ini sebenarnya lumrah. Tapi publik ingat betapa janji akan pemerintahan yang profesional dan tak dibebani titipan kepentingan partai sangat kuat bergema menjelang pilpres dulu. Kini angan-angan tentang pemerintahan yang ramping, profesional, serta bersih dari tengarai korupsi dan beban kesalahan politik masa lalu, musnah hanya sesaat setelah 20 Oktober 2014. Mimpi indah publik berakhir terlalu cepat. Sementara itu, Jokowi juga bukan orang yang pandai memilih kata-kata untuk mengobati kekecewaan publik, termasuk para relawan sendiri.

Singkat kata, pemerintahan ini nampak mengkhawatirkan. Padahal, Jokowi akan menjadi Presiden RI setidaknya hingga 2019. Apa yang perlu dilakukan kini di ranah masyarakat? Ada beberapa hal dasar.

Pertama, masyarakat harus perlahan mengembalikan kohesifitas civil society yang terganggu selama masa pilpres. Tak bisa dipungkiri, pilpres yang hanya diisi oleh laga antara dua pasang calon itu telah membagi masyarakat ke dalam dua kubu besar pendukung masing-masing capres. Keterbelahan ini tak sepenuhnya pulih hingga sekarang. Para pendukung Prabowo akan tetap melihat semua sisi negatif Jokowi; sebaliknya para pendukung Jokowi akan tetap membela jagoannya dari segala tudingan negatif. Akibatnya, kritisme pada pemerintahan RI tak jarang diidentikkan dengan “pro-Prabowo” atau “gagal move-on”. Setiap individu kini harus keluar dari jebakan pilpres. Pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan RI yang berlaku bagi seluruh warga RI, baik yang tempo hari pro-Jokowi maupun pro-Prabowo.

Kedua, jika kohesifitas civil society ini bisa mulai dipulihkan, langkah berikutnya adalah menggunakan kohesifitas itu untuk menegakkan kontrol publik kepada pemerintah sebagai pengemban kepentingan publik. Demokrasi hanya bisa benar-benar terlembaga apabila seluruh urusan publik berada di bawah popular control dan masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengembangkan pengawasan itu.

Ketiga, dalam rangka menguatkan pengawasan itu kita harus mengembalikan fungsi lembaga-lembaga civil society sebagai penyeimbang negara. Tak bisa dipungkiri, selama pilpres lalu cukup banyak lembaga-lembaga civil society yang bertransformasi menjadi mesin politik pemenangan capres. Itu termasuk LSM, media massa, universitas, bahkan pesantren. Sebagian dari lembaga-lembaga itu malah bermain politik tak ubahnya parpol. Itu semua harus diakhiri, agar demokrasi kita bisa tetap sehat, dan harapan besar yang dibebankan pada pemerintahan baru ini bisa terwujud.

Bookmark and Share

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Komen

  1. Dhika says:

    Terkadang hambatan didalam pemulihan keseimbangan civil society adalah masih adanya lembaga-lembaga masyarakat yang berperan besar didalam pengaruh pro dan kontra, dukungan politik dan salah satu pemegang andil yang terbesar adalah media massa, saya pikir media massa merupakan salah satu “remote control” dari pemikiran politik terutama di indonesia… maka mungkin untuk menyadarkan civil society akan lebih baik jika media massa menyadari posisinya dan menetralkan diri, namun sayangnya hal itu sangt sulit dilakukan mengingat yang punya media massa juga memiliki posisi di beberapa partai politik.

  2. alkautsar says:

    Banyak hal yang tidak kita mengerti di politik, namun tahun demi tahun semakin berlalu belum ada perubahan terhadap negri ini, semoga harapan itu masih ada untuk bangsa indonesia, menjadi jaya. penting peran seluruh masyarakat untuk melakukan perubahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *