Frase di atas banyak digunakan oleh pendukung, relawan dan jurkam Jokowi selama masa pilpres. Dengan frase ini, publik diajak untuk turut merasa memiliki Jokowi, serta melihat capres ini sebagai personifikasi kepentingan bersama. Dengan saingan kandidat sebelah yang mudah ditunjuk kesalahan masa lalunya, Jokowi menang pilpres dengan agak mengejutkan: selisih suaranya tak cukup tebal.
Pemerintahannya dimulai dengan persiapan yang meriah. Ada tim transisi yang bekerja dengan sangat high-profile mempersiapkan pemerintahan baru. Ada janji-janji yang digemakan oleh para relawan tentang pemerintahan yang akan ramping, profesional dan efisien. Sayang, seperti ditulis oleh Ed Aspinall (2014), pemerintahan baru ini sudah gagal sejak ujian pertamanya. Penempatan orang-orang dalam kementrian baru ini menunjukkan pola lama dalam kabinet di Indonesia. Tak cukup banyak reformis duduk di dalam kabinet yang bahkan sedikit lebih gendut dari kabinet SBY ini.
Beberapa menteri menunjukkan gebrakan yang memukau, seperti Susi Pudjiastuti yang kini menjadi media darling — sebuah peran yang dulu pernah dimainkan Jokowi saat masih Walikota Solo. Namun pemerintahan baru ini secara umum masih agak pontang-panting menghadapi sejumlah ujian. Urusan calon Kapolri hingga kini belum selesai. Jokowi masih nampak kesulitan menguraikan jentera kuasa di seputar pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, serta ketegangan antara Polri dan KPK. Bahkan gugatan pra-peradilan pun dimenangkan oleh BG. Artinya, konflik Polri dan KPK ini masih jauh dari selesai, sementara Presiden tak juga menunjukkan ketegasan yang diharapkan publik. Banyak orang mengeluhkan hal ini sebagai genderang kematian bagi KPK.
Tapi sebegitu burukkah keadaan negeri kita? Mengapa “presiden pilihan rakyat” ini seperti lepas kendali atas panggung politik negeri ini? Kemana pula Jusuf Kalla, orang yang dikenal sangat masterful dalam politik Indonesia? Mengapa tak terdengar suaranya?
Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa diajukan. Namun sebelum kita semua terlanjur banyak bertanya, coba kita renungkan kembali bahwa sebenarnya “Jokowi adalah kita.” Jika merujuk pada Aspinall di atas, Jokowi memang tak lulus ujian pertama dalam pembentukan kabinet. Naga-naganya ia tak lulus pula dalam sejumlah ujian susulan. Tapi jangan-jangan, ujian terhadap Jokowi sebenarnya adalah ujian terhadap kualitas politik kita semua.
Kita perlu ingat bahwa Jokowi naik ke puncak pimpinan nasional bukan karena dirinya pribadi, melainkan karena ia terkait dengan sejumlah hal, baik di ranah masyarakat, ranah intermediary, maupun ranah negara. Di ranah masyarakat, kita melihat fenomena voluntarisme yang luar biasa di belakang pencapresan Jokowi. Ada kegairahan politik besar yang ditunjukkan banyak orang pada sosok ini. Sebagai masyarakat yang lama berada di bawah regim otoriter, kita rentan menderita kecuekan politik. Jokowi membuat banyak orang terbukti tak menderita penyakit itu. Ada partisipasi yang sangat menggembirakan saat pilpres. Masalahnya kini, apakah partisipasi itu tetap akan berlanjut menjadi pengawasan pada Presiden RI pasca pilpres? Itulah ujian bagi kita semua. Demokrasi memerlukan pengawasan publik, tak cuma dukungan publik pada kandidat atau politisi.
Di ranah intermediary, kita paham bahwa Jokowi sejak awal turut dijadikan pendongkrak suara oleh PDIP. Dukungan partai ini pada Jokowi cukup banyak dimuati oleh kepentingan untuk memenangkan pemilu legislatif 2014. Kinerja parpol yang tak terlalu bagus memang memerlukan figur-figur yang disukai publik seperti Jokowi. Sementara itu, tak bisa dirahasiakan lagi bahwa partai-partai di Indonesia masih banyak yang mengidap oligarkhi di dalamnya. Hubungan Jokowi dengan PDIP adalah hubungan yang tak sepenuhnya sehat. Itu sebabnya, ganjalan besar terhadap langkah-langkah Jokowi setelah dilantik jadi presiden justru banyak dari berasal dari partai ini. Dalam pemahaman publik, BG dikehendaki Ibu Ketua PDIP untuk menjadi Kapolri. Kekisruhan politik seputar pencalonan BG sebagai Kapolri adalah ujian bagi kualitas kepartaian kita, bukan hanya ujian bagi Jokowi.
Di ranah negara, Jokowi sebenarnya adalah angin segar. Ia adalah presiden yang lahir dari proses politik lokal sejak menjadi Walikota Solo. Dari kiprahnya, kita bisa melihat bahwa lokal bisa berkontribusi pada kepemimpinan nasional. Di tengah banyaknya tokoh politik yang karbitan dan muncul tiba-tiba di atas sana, Jokowi adalah benih yang berakar. Dia juga adalah simbol supremasi sipil di sebuah negara demokratis. Maka ujian terhadap Jokowi sebenarnya adalah ujian terhadap proses politik yang “melokal” itu, serta ujian terhadap supremasi sipil.
Jika Jokowi tak lulus ujian, kita semua lah yang tak lulus ujian. Sudah terlanjur Jokowi menjadi Presiden RI, maka seluruh rakyat harus mendukungnya. Sudah terlanjur juga Jokowi menjadi Presiden RI, maka ia harus tegas, berani dan prigel. Sayangnya, kasus BG masih tak membuat Jokowi dan kita semua layak disebut lulus ujian.