Abdul Gaffar Karim

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
<< BERANDA


Tetangga

Oleh: Abdul Gaffar Karim - 08• Jun•07

Pada aras individual, perilaku terhadap tetangga adalah indikator budi seseorang (An-Nisaa’ 36). Kalau kita mau mengetahui apakah seseorang itu memiliki budi baik atau tidak, kita bisa lihat bagaimana hubungan orang itu dengan tetangganya. Orang yang senantiasa memiliki masalah dengan tetangga, kiranya bukanlah orang yang memiliki budi teramat baik.

Bagaimana dengan komunitas atau negara? Bisakah standar budi individual itu kita terapkan pula pada aras negara? Jika bisa, ‘budi’ sebuah negara barangkali boleh diukur dari cara negara itu berinteraksi dengan tetangganya. Tidak setuju? Tentu kita bisa diskusikan. Namun adopsi standar budi individual pada aras negara inilah yang saya bawa untuk melandasi paparan di sebuah acara diskusi yang diadakan oleh Australia Indonesia Business Council (AIBC) 7 Juni lalu bertempat di Konsulat RI di Perth. Saya diminta di situ untuk menjadi panelis, bersama dua orang lain yang juga PhD candidates di Perth, yakni Mangadar Situmorang (Curtin Uni, Unpar Bandung) dan Mudiyati Rahmatunnisa (UWA, Unpad Bandung). Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Prof. Colin Brown ini, Bang Mangadar berbicara tentang multikulturalisme di Indonesia, mbak Mudi tentang otonomi daerah di Indonesia, dan saya mencoba melihat relasi Indonesia dan Australia. Memang tema ini diluar spesialisasi saya. Namun dengan topik diskusi tentang personal expression terhadap masa depan Indonesia di tahun 2030, saya memandang bahwa tema hubungan antara kedua negara itu sangat menggoda. Lagipula jika memang ingin menyampaikan personal expression (Mudi menterjemahkan frase ini secara pas sebagai curhat), maka tema di luar spesialisai mungkin lebih cocok agar kita terhindar dari analisis yang kelewat akademik.

Salah satu impian saya tentang Indonesia di masa depan adalah membaiknya hubungan kita dengan negara-negara tetangga. Dalam sejarah, kita tak selalu memiliki hubungan yang mulus dengan negara tetangga. Kadang kita yang berada dalam posisi merugikan negara tetangga, kadang di kali lain kita yang dirugikan oleh negara tetangga. Dengan Malaysia kita punya sejarah buruk ‘ganyang Malaysia‘. Hingga kini pun urusan TKI dan perbatasan kedua negara masih banyak mengandung masalah. Dengan Singapura kita juga selalu dipusingkan urusan penambangan pasir. Dengan PNG ada masalah perbatasan dan hal-hal terkait dengan separatisme Papua. Namun sejauh yang saya secara pribadi bisa alami langsung, yang paling bermasalah adalah hubungan Indonesia dengan Australia.

Setiap tahun, ratusan atau mungkin ribuan orang Indonesia datang atau dikirim ke Australia untuk belajar baik undergraduate maupun postgraduate. Di antara yang ribuan itu ada yang datang dengan beasiswa, ada yang datang atas biaya sendiri. Sebaliknya, puluhan atau ratusan orang Australia juga datang ke Indonesia untuk pertukaran pelajar atau melakukan penelitian. Ini belum terhitung yang saling berkunjung sebagai wisatawan.

Adanya lalu-lintas orang semacam itu sebenarnya bisa memberi kontribusi bagi perbaikan hubungan kedua negara, dengan meningkatkan saling pengertian antara kedua-belah pihak. Namun kenyataannya tak selalu sejalan dengan harapan itu. Kendati secara individual orang Indonesia yang datang ke Australia, atau orang Australia yang datang ke Indonesia, biasanya memiliki cara pandang yang positif tentang negara tetangganya, namun kerap di saat yang bersamaan mereka juga saling memiliki cara pandang negatif tentang politik kedua negara. Di titik inilah terdapat salah satu faktor dalam masalah hubungan kedua-negara.

Salah satu sumber terbentuknya cara pandang negatif ini adalah media massa dan beberapa kalangan politisi. Saya tidak tahu bagaimana orang Australia yang tinggal agak lama di Indonesia menilai cara Indonesia memandang Australia secara politik. Namun saya yang tinggal beberapa tahun di Australia kerap merasa tak begitu nyaman dengan cara sebagian media massa dan politisi Australia memandang Indonesia secara politik. Saya merasa tidak nyaman bukan karena apa-apa, melainkan karena hal semacam itu sangat mengganggu hubungan kedua negara yang pada dasarnya agak ringkih itu. Prof Colin Brown suka menyebut hubungan Indonesia-Australia seperti roller-coaster: naik pelan-pelan, lalu anjlok meluncur sangat cepat.

Banyak contoh ekspose media yang memicu luncuran roller-coaster itu. Kita masih ingat kasus penyelundupan narkoba di Denpasar yang menurut bukti formal dilakukan oleh orang Australia, yakni kasus Schapelle Corby dan kasus yang di Australia dikenal sebagai ‘the Bali Nine’–tapi terutama kasus Corby yang sangat menarik untuk dilihat sejenak. Ketika kasus Corby mencuat, tak sedikit media massa dan politisi Australia yang mencoba membangun opini publik bahwa perempuan ini tak berasalah, dan ia cuma korban dari sebuah jejaring narkotika Internasional. Ketika ada bukti formal yang menunjukkan bahwa Corby bersalah sekalipun, opini publik terlanjur meyakini bahwa kali ini ia jadi korban lagi, yakni oleh Pengadilan Indonesia yang tak bisa berlaku adil.

Bandingkan ketika Abubakar Baasyir dibawa ke Pengadilan dengan tuduhan terlibat dalam aksi terorisme. Beberapa media massa dan politisi Australia sangat nyaring menuntuk agar Pengadilan memberikan hukuman terberat bagi Baasyir. Ketika Baasyir dibebeskan tempo hari, nyaring lagi mereka mempermasalahkannya. Bagi saya terasa aneh bahwa seseorang dipaksakan untuk dianggap terkait dengan terorisme. Bahwa Baasyir memiliki cara pandang keagamaan yang radikal (betapapun istilah ini bisa diperdebatkan), itu hal lain. Saya pribadi tak sependapat dengan jalan berpikir yang radikal dan keras dalam agama. Namun bukan berarti orang yang memiliki visi keagamaan keras dan radikal itu pasti merupakan bagian dari terorisme.

Peristiwa politik lebih besar yang sangat kuat memicu luncuran roller-coaster adalah yang terkait dengan isu seperatisme di Indonesia. Ini tema empuk bagi media massa dan beberapa aktifis serta politisi Australia. Tak seorangpun lupa ketegangan di masa Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Di masa-masa inilah media massa Australia juga terasa tak begitu menyenangkan untuk dibaca oleh orang Indonesia.

Di masa yang lebih belakangan, separatisme Papua juga kerap ter-ekspose oleh media, dan didukung oleh beberapa aktifis NGO dan politisi di sini. Tentu ini adalah visi politik yang merupakan hak setiap orang. Expresi atas visi politik itu juga hak mutlak setiap orang. Namun sangat bisa dipahami pula bahwa ekspose isu sepaeratisme ini termasuk kontraproduktif terhadap hubungan Indonesia-Australia.

Dan tentu saja, peristiwa paling mutakhir adalah yang terjadi di Sydney dengan Gubernur DKI Sutiyoso, saat dua polisi federal Australia dikabarkan memasuki kamar sang gubernur. Versi kedua pihak sedikit berbeda, dan permintaan maaf dari Premier New South Wales sudah dianggap menyelesaikan masalah ini. Bagi saya, dengan peristiwa ini polisi Australia telah membantu Sutiyoso menggalang solidaritas publik di Jakarta. Tak lebih. Tapi yang jelas, peristiwa ini lagi-lagi menandai sebuah titik menurun dalam hubungan kedua negara.

Kembali ke renungan terpenting dalam tulisan ini: bagaimanakah kita memperbaiki hubungan kedua negara? Tak ada jawaban mudah. Namun saya percaya pada ucapan lama: it takes two to Tango. Kedua pihak harus saling mendekatkan diri dan membangun pengertian yang lebih baik satu sama lain. Tapi kemauan saja tentu tak cukup. Pada langkah konkrit, hubungan kedua negara juga perlu menguntungkan kedua pihak, dan bukan pihak yang satu mengambil keuntungan dari pihak yang lain.

Di ujung diskusi dalam forum AIBC itu, saya tiba-tiba saja teringat ungkapan Vedi R. Hadiz tentang predatorian interest di kalangan politisi dan birokrasi di Indonesia. Predatorian interest adalah kepentingan pribadi yang diutamakan di atas kepentingan bersama, dan pencapaian kepentingan pribadi itu merugikan kepentingan bersama.

Karena kebetulan yang hadir dalam diskusi ini kebanyakan adalah pengusaha Australia yang berbisnis di Indonesia, sekaligus saja saya ajak mereka agar dalam berbisnis di Indonesia, mereka menghindari pemenuhan predatorian interest itu. Mungkin itulah salah satu cara memberbaiki hubungan kedua negara, dari roller-coaster relationship menjadi backyard barbecue relationship yang lebih akrab dan ramah. Semoga.

Bookmark and Share

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *