Dari atas udara dalam penerbangan, Makassar sama sekali tak kelihatan. Tak jelas detail lalu-lalang manusia di bawah sana. Tapi saya merasakan (atau menduga dengan sangat kuat) bahwa di sana sejumlah besar orang (sebagian bersarung dan berkopiah) sedang memulai sebuah hajat besar Muktamar NU ke-32.
Lewat akun twitter yang saya buka sambil menunggu pesawat berangkat dari Yogya di pagi hari pembukaan Muktamar itu, saya membaca ‘kicauan’ salah seorang tokoh muda Islam di Indonesia, Luthfi Assyaukanie. Jam 06.51 pagi tanggal 22 Maret 2010, Luthfi menulis dari Makassar: “Muktamar NU ini seperti Pilkada. Banyak spanduk dan Baliho. Organisasi Keagamaan tak ubahnya seperti parpol.”
Ungkapan itu sangat jamak dilontarkan kepada NU belakangan ini. Setiap orang berlomba ‘mengingatkan’ bahwa NU belakangan sudah terlalu banyak diombang-ambing kepentingan politik. Di harian KR (22/3/2010) Rozaki turut mengingatkan bahwa demi kepentingan NU ke depan, Muktamar di Makassar haruslah sanggup memilih pemimpin yang mampu “mengukuhkan semangat khittah” dan tak lagi terjebak dalam “permainan politik praktis.” Beberapa hari yang lalu, salah seorang tokoh PKB, parpol yang kerap dituding sebagai bagian dari persoalan (ketimbang peluang) politik NU, menyampaikan pandangannya via SMS pada saya bahwa NU ke depan haruslah kembali didominasi oleh ulama dan bukan politisi. Dalam istilah Prof. A’la dalam tulisannya di sebuah harian nasional, NU perlu kembali pada semangat pesantren.
Tapi betulkah seluruh gairah politik yang bergema di NU itu adalah masalah? Kalaupun iya, dimanakah letak masalahnya: dalam gairah politik itu sendiri, ataukah dalam pengelolaannya?
Saya berpendapat, mungkin berbeda dengan kebanyakan pengamat atau warga Nahdliyyin, bahwa tak ada persoalan sama sekali dengan gairah politik yang bergema di NU itu, dan bahwa masalah yang selama ini ada semata terkait dengan bagaimana gairah politik itu dikelola.
Karena itu, bagi saya ajakan terbaik bagi NU adalah: mari salurkan syahwat politik NU secara jauh lebih cerdik, terlembaga dan terencana; mari kita salurkan syahwat politik NU itu secara elegan dan tak mencuri-curi.
Mengapa demikian? Politik adalah salah satu dari syahwat yang dimiliki manusia, yang diberikan Tuhan sebagai bagian dari piranti survival-nya secara kelompok. Sebutan bahwa manusia adalah zoon politicon didasari oleh cara pandang itu. Filsuf seperti Nietzsche pernah mengingatkan bahwa perilaku manusia pada dasarnya didorong oleh syahwat kuasa. Kegandrungan akan kuasa inilah yang memungkinkan manusia untuk saling mengejar kemandirian, kreatifitas, dan orisinalitas. Syahwat kuasa lah yang kiranya bisa mendorong kompetisi sehat antara manusia (meski bisa juga mendorong kompetisi tak sehat).
Jam’iyah diniyah seperti NU sejak lahir telah membawa semangat kuasa seperti digambarkan Nietzsche itu. Sejarah NU selama ini adalah sejarah politik (kendati pada beberapa titik, eksesnya dikritik). Tahap-tahap sejarah NU menunjukkan perubahan nuansa dan tekanan politik, namun gairah politik itu sendiri tak pernah pudar. Momen-momen sejarah yang paling menentukan wajah NU (termasuk mufarraqah dari Masyumi di tahun 1952, dan ‘Kembali ke Khittah’ tahun di tahun 1984) tak lain dan tak bukan adalah momen politik dimana NU me-renegosiasi posisi dan peluang politiknya.
Bagi saya, seruan agar NU tak berpolitik memiliki kelemahan terutama sekali karena hal-hal tersebut di atas. Watak asli NU adalah politik; gairah utama NU sebagai jam’iyah (bedakan dengan NU sebagai jamaah) adalah gairah politik. Tentu saja para kandidat Ketua Umum PB NU hari-hari ini akan fasih berbicara tentang komitmen untuk tak menjadikan NU sebagai alat politik praktis. Tapi sulit untuk mempercayai bahwa pada realitasnya mereka akan sanggup untuk melakukan itu.
Menurut saya, justru mereka tak perlu menjanjikan pengingkaran terhadap syahwat politik NU tersebut. Yang dibutuhkan ke depan oleh NU sebagai jam’iyah adalah pemimpin yang mampu mengelola syahwat politik itu secara elegan dan ‘halal’. Dalam eranya masing-masing, Hadratusy-syaikh Hasjim Asj’ari, KH Wahid Hasjim, KH Idham Khalid, dan KH Abdurrahman Wahid, mengkerangkai syahwat politik NU itu secara cerdas dan kontekstual. Kini NU butuh orang seperti mereka lagi, bukan orang yang mencoba-coba bermanis bibir tentang NU yang tak berpolitik, namun sangat berbeda dalam perilaku politiknya.
Allahu a’lam.
[Kedaulatan Rakyat, 23 Maret 2010]