SAMA seperti si Dul anaknya si Ben, Fauzi Bowo juga berkumis. Sama seperti si Dul, ia juga anak Betawi Asli. Setelah lama jabatan pimpinan Ibukota didominasi oleh orang Jawa (sesekali diselingi oleh orang Minahasa atau Sunda) ialah Gubernur DKI yang asli Betawi.
Kampanye Foke (sapaan akrab Fauzi Bowo) saat ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta penuh dengan janji dan optimisme. Ia banyak menekankan bahwa di tangannya tergenggam sejumlah kunci penyelesaian bagi banyak persoalan di kota metropolitan ini: kemacetan lalu-lintas, polusi udara, over-populasi, dan seterusnya.
Persoalan Nasional
Berhasilkah Foke mewujudkan semua janji-janji dan optimisme saat kampanye itu? Nampaknya tidak. Jakarta tetap saja berjalan sebagaimana ia selama ini. Kota ini tetap kian macet, kian polutif, kian tak ramah. Jakarta tetap gigih membuktikan diri bahwa kekhawatiran sejumlah orang itu mungkin benar: tak sampai sepuluh tahun lagi kota ini betul-betul akan kehilangan daya dukung bagi kehidupan layak.
Lalu Presiden SBY pun muncul ‘mengambil alih’ penyelesaian masalah. Suatu hari ia berbicara tentang pentingnya dilakukan kajian dan penyiapan sungguh-sungguh untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke tempat lain yang lebih memiliki daya dukung. Saat itu SBY tengah merespon gelombang opini publik tentang pemindahan ibukota.
Apa yang salah dengan kinerja Foke? Tak ada kesalahan besar dalam kinerjanya. Kesalahan terletak pada janjinya. Siapapun Gubernur DKI, sehebat apapun dia, kiranya memang sulit untuk bisa mengatasi persoalan Jakarta dengan mudah. Persoalan DKI terletak pada lingkup nasional, bukan pada lingkup provinsi. Oleh karenanya, kita boleh lega bahwa kali ini SBY lah yang berbicara tentang solusi bagi persoalan Jakarta.
Namun pertanyaannya kini: apakah solusi bagi persoalan Jakarta itu adalah pemindahan ibukota? Menurut saya, jawabannya adalah tidak. T-I-D-A-K.
Sabar dulu. Sebelum Anda para pembaca memprotes jawaban ini, tolong simak pelan-pelan apa yang akan saya paparkan di bawah ini.
Sentralisme
Jakarta adalah sebuah ibukota negara yang seiring waktu telah terkontaminasi. Jika sebuah benda terkontaminasi, maka bukan benda itu yang harus dipindah, melainkan kontaminan-nya yang dienyahkan. Bukan begitu?
Lalu, apa saja kontaminan yang ada di ibukota kita? Terdapat beberapa hal, namun semua berakar pada politik dan ekonomi yang sangat sentralistis. Mari kita diskusikan secara lekas, satu per satu.
Sejarah Jakarta sebagai pusat pemerintahan bermula ketika VOC pindah dari Maluku ke Jayakarta. Maluku ditinggalkan ketika rempah-rempah bukan lagi komoditas penting dalam perdagangan dunia saat itu. Jayakarta dipilih untuk memudahkan pengendalian perdagangan beras dan kayu yang banyak dihasilkan di Pulau Jawa, yang menjadi primadona baru dalam perdagangan internasional di masanya.
Belakangan, VOC bangkrut dan penguasaan atas kepulauan Nusantara dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jayakarta yang sudah diubah namanya menjadi Batavia mulai diproyeksikan dan didesain untuk menjadi ibukota politik.
Banyak fakta yang menunjukkan bahwa Batavia memang diniatkan untuk menjadi kota yang molek. Ia diproyeksikan untuk menjadi salah satu kota pemerintahan terindah di Asia, kalau bukan di dunia. Kalau Anda jalan-jalan ke Perth, Western Australia, sempatkanlah mampir ke Shipwreck Galleries di Fremantle. Di sana Anda dapat melihat sisa-sisa kapal Batavia milik VOC. Kapal besar ini sedang menuju ke Batavia ketika tenggelam dekat perairan Australia Barat tahun 1622. Di galeri ini juga dipajang temuan dari kapal Batavia, termasuk batu-batu besar yang berbentuk gapura. Sejarawan dan arkeolog menduga bahwa gapura itu sedianya akan ditegakkan di gerbang kota Batavia.
Umumnya, catatan sejarah mengatakan bahwa hingga akhir masa pemerintahan kolonial Belanda, Batavia berada dalam track yang konsisten untuk menjadi ibukota yang cantik, indah dan fungsional.
Tapi kemudian sejarah berkata lain. Peralihan pemerintahan di tahun 1942 menghentikan laju itu. Perlahan superioritas Batavia/Jakarta mulai memudar. Perang dan ketidak-pastian era revolusi menyumbang pada pudarnya superioritas itu. Namun yang paling parah, kapasitas Jakarta sebagai ibukota negara melemah manakala kota ini mulai dilelahkan oleh beban aktifitas ekonomi dan sosial yang berlebihan, justru ketika Negara Indonesia tegak berdiri.
Ibukota politik yang cantik ini perlahan terkontaminasi oleh sentralisasi aktifitas ekonomi dan bisnis yang masif sejak masa kemerdekaan, meningkat pada era nasionalisasi ekonomi tahun 1950an, dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Kendali berlebihan oleh pemerintah pusat terhadap ekonomi dan bisnis menarik semua kepentingan ekonomi ke Jakarta.
Sentralisasi ekonomi sejak tahun 1950an itu perlahan membunuh sejumlah besar borjuasi lokal. Ia juga menyebabkan pudarnya sentra-sentra bisnis lokal yang dulu pernah bersinar, seperti Makassar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Mengapa? Untuk menjadi pebisnis besar, Anda harus berada di Jakarta. Korporasi bisnis Anda juga harus berpusat di Jakarta. Itulah sebabnya.
Jakarta juga dibebani oleh pemusatan kekuatan-kekuatan masyarakat yang semula menyebar. Muhammadiyah yang berdiri di Yogyakarta, dan NU yang berdiri di Surabaya, perlahan tak punya pilihan lain selain memusatkan kegiatan di Jakarta. Ibukota ini menikmati kendali penuh atas politik dan ekonomi: keputusan politik utama dibuat di Jakarta, ormas dan orsospol utama berkantor di Jakarta, 60% uang beredar ada di Jakarta, korporasi bisnis terpenting hanya bisa hidup di Jakarta, bahkan media massa utama hanya bisa terbit di sana.
Namun semua itu juga berarti bahwa Jakarta harus menanggung segala beban yang diakibatkan oleh terpusatnya urusan. Urbanisasi di setiap lapis usia dan tingkat pendidikan adalah keniscayaan, ketika semua puncak pencapaian dipaksa untuk berada di Jakarta. Kini ‘semua’ orang berada di Jakarta untuk segala alasan: politik, sosial, bisnis, dan budaya.
Jakarta yang semula diniatkan sebagai ibukota pemerintahan yang cantik, indah dan fungsional ini menjadi renta karena aktifitas ekonomi dan sosial diluar yang semula diniatkan untuknya. Ia renta bukan karena bebannya sebagai ibukota pemerintahan.
Hilangkan Kontaminasi
Kini jelaslah bahwa persoalan yang terdapat di Jakarta saat ini berakar pada politik dan ekonomi yang sangat sentralistis, sangat serba-pusat. Karena itu, solusi yang harus diambil harus sejalan dengan akar persoalan ini. Kita tak harus memindahkan ibukota (memangnya murah bikin ibukota baru?). Ke mana pun ibukota dipindahkan, jika tetap dibarengi sentralisme akibatnya akan sama saja. Dalam limapuluh tahun, ibukota baru itu akan segera berantakan.
Solusi yang lebih realistis bagi persoalan ibukota kita adalah penghilangan kontaminasi beban-beban bisnis dan sosial di sana. Itu berarti, yang diperlukan bagi Jakarta adalah solusi yang juga diperlukan oleh negeri ini dalam jangka panjang: desentralisasi ekonomi dan desentralisasi sosial-politik.
Sejalan dengan itu, kita harus mulai mengembalikan kekuatan-kekuatan borjuasi lokal yang membuat Medan, Semarang, Makassar, Surabaya dan kota-kota lainnya bisa hidup sebagai sentra bisnis. Dengan cara ini, Jakarta akan kehilangan magnitude terbesar yang membawa jutaan orang kesana: peluang kerja dan uang beredar dalam jumlah besar. Jika peluang kerja dan uang beredar kembali menyebar ke kota-kota lain, otomatis urbanisasi ke Jakarta juga akan teratasi, kemacetan menghilang, polusi memudar.
Jadi ibukota kita, biar saja tetap di Jakarta — minus sentralisme.
(majalah bulanan Esquire, November 2010)
—————-
Gambar diambil dari http://www.australiaforeveryone.com.au/images/batavia_shipwreck.jpg