Ini cuma sebuah catatan ringan. Ketika belanja di Woolworths kemarin, tak sengaja saya melihat sebuah DVD berjudul Triple Feature Meg Ryan.
Seperti namanya, ada tiga disk dalam satu wadah DVD itu. Tiap disk berisi satu film Meg Ryan masing-masing You’ve Got Mail (main dengan Tom Hanks), City of Angels (bareng Nicolas Cage), dan Proof of Life (bareng Russel Crowe).
Suatu pagi di surga, seorang tokoh NU duduk di teras rumahnya yang asri. Dalam ketenangan pagi, ia khusyuk membolak-balik halaman kitab kuning seperti kebiasaannya di dunia dulu. Di meja sebelah, sepiring kacang rebus dan secangkir kopi susu mengepulkan asap hangat. Sesekali tokoh NU ini menjumput sebutir kacang rebus, membuka kulitnya, dan mengunyahnya pelan-pelan sambil matanya tak beranjak dari halaman buku yang tengah ia pegang.
Ini surga. Pagi di surga pastilah terasa sangat damai.
Di bawah ini adalah tulisan lama Kang Jalal. Saya terkesan akan tulisan ini sejak pertama kali membacanya, dan selalu terkesan tiap kali membacanya lagi hingga kini. Saya pernah mengirimkan tulisan Kang Jalal ini ke sebuah milis pengajian, dan memunculkan diskusi yang cukup menarik (baik tentang ide kesetaraan gender dalam tulisan ini; maupun tentang penulisnya –Prof. Jalaluddin Rakhmat– dan labeling aliran keagamaan yang terlekat padanya). Potongan judul tulisan Kang Jalal ini pernah saya pinjam untuk sebuah tulisan di website ini. Mungkin bagi yang belum pernah membacanya, tulisan ini berguna pula saya kutip selengkapnya di sini.
Sejumlah politisi di DPR RI baru-baru ini menyatakan hendak menyusun sebuah kabinet bayangan. Kabinet bayangan ini akan terdiri dari sejumlah menteri, namun tanpa menko atau perdana menteri. Semua posisi itu sepadan dengan jabatan menteri yang ada dalam kabinet di bawah pimpinan presiden. Gagasan ini kemudian mengundang pro dan kontra. Sejumlah pengamat mengkritisi langkah sebagian anggota DPR (yang disebut atau menyebut diri ‘politisi muda’) ini sebagai ancang-ancang untuk urusan bagi-bagi kuasa di tahun 2009.
Ide kabinet bayangan ini mengingatkan saya pada hal serupa di tahun 2004, ketika kalangan partai politik maupun pengamat politik berbicara tentang perlunya kabinet bayangan untuk mengawasi pemerintah, seperti bisa dibaca dalam berita ini dan ini.
Tidak terlalu mengagetkan sebenarnya, kalau FPI main razia-raziaan, sweeping-sweepingan, dan merusak tempat-tempat milik orang karena tuduhan maksiat.
Yang barangkali kita bisa renungkan, mungkin kita-kita sendiri pun sebenarnya memiliki cara pikir seperti itu. Dulu saya ingat ada sebuah dialog Ramadlan di salah satu radio di Jogja, dengan narasumber Prof Damarjati Supajar kalau saya tidak salah ingat. Ada pendengar yang menanyakan: “kok warung-warung di Jogja banyak yang buka di bulan Ramadlan?”
Pagi ini saya membaca berita di detik.com tentang 41 orang Bupati di seluruh Indonesia yang terkait dengan kasus korupsi. 41 orang itu tidak sedikit. Mengingat jumlah kabupaten di seluruh Indonesia tak sampai 400, itu berarti lebih dari 10 % Bupati tersandung kasus korupsi.
Otonomi daerah jelas telah memberikan wewenang dan kekuasaan besar kepada daerah. Banyak peluang dan harapan baru dengan adanya desentralisasi. Namun berita semacam ini lagi-lagi membuat kita sedih, sebab boleh jadi ia hanya akan memberi alasan bagi pusat untuk melakukan resentralisasi (seperti sering berulang dalam sejarah Indonesia).
Baru-baru lalu (Selasa, 18/9) Mantan Presiden Abdurrahman Wahid membuat pernyataan bahwa ia bersedia untuk kembali dicalonkan dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tinggal menunggu isyarat dari 5 (lima) orang kiai sepuh NU untuk memastikan pencalonan itu, yang akan dijadikannya sebagai sarana guna menerapkan konsep untuk mengatasi krisis yang kini melanda bangsa Indonesia.
Perihal isyarat atau restu kiai sepuh itu sudah sangat jamak kita dengar dari Ketua Dewan Syuro PKB ini. Namun bagaimana kita bisa memahami pernyataan kesediaan pencalonan diri dalam pilpres 2009 itu? Apa sajakah konteks politik lebih luas yang bisa kita lihat?
Salah satu hal yang bagi saya paling menyenangkan adalah ketika menerima email dari teman di jurusan atau fakultas, atau mantan mahasiswa saya, yang mengabarkan mereka akan melanjutkan studi pascasarjana, atau meminta saya menulis surat rekomendasi untuk aplikasi studi pascasarjana ke luar negeri. Dunia yang saya kenali sejauh ini ‘hanyalah’ dunia sekolahan dan penelitian, dan kabar semacam itu rasanya seperti segelas air putih yang saya minum setelah seharian berpuasa. Segar dan mak nyusss…
Kalau bicara pada tataran normatif, tentu saja korupsi haram. Korupsi adalah perbuatan yang bisa menimbulkan ke-mudlarat-an sosial luar biasa. Ia adalah dosa sosial yang tak mudah terampuni. Kalau menurut kaidah agama, selama masih ada orang yang menderita karena perbuatan korupsi, selama itu pulalah dosa sang koruptor terus tumbuh. Korupsi adalah dosa yang tak bisa dihapus dengan istighfar.
Tapi dalam dunia politik, barangkali ada kala dimana korupsi sudah tak terasa haram lagi, dan alih-alih malah menjadi suatu kewajiban. Kadang dalam dunia politik, korupsi menjadi aksesori yang tak terhindarkan.