Category: Politik

Tahukah kita berapa harga suatu proses demokrasi? Ambil contoh, tahukah kita berapa besar anggaran harus dikeluarkan untuk memilih kepala daerah secara langsung?

Marilah saya berikan contoh data: Sebuah kabupaten di Jawa Timur menghabiskan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) ketika DPRD memilih seorang bupati di tahun 2000. Kabupaten yang sama menghabiskan anggaran sekitar Rp.18.000.000.000,- (delapanbelas milyar rupiah) dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) tahun 2005. Artinya, 90 (sembilanpuluh) kali lipat.

Itu baru biaya resmi. Bagaimana dengan biaya kampanye, dan bagaimana pula dengan money politics?

Sejumlah politisi di DPR RI baru-baru ini menyatakan hendak menyusun sebuah kabinet bayangan. Kabinet bayangan ini akan terdiri dari sejumlah menteri, namun tanpa menko atau perdana menteri. Semua posisi itu sepadan dengan jabatan menteri yang ada dalam kabinet di bawah pimpinan presiden. Gagasan ini kemudian mengundang pro dan kontra. Sejumlah pengamat mengkritisi langkah sebagian anggota DPR (yang disebut atau menyebut diri ‘politisi muda’) ini sebagai ancang-ancang untuk urusan bagi-bagi kuasa di tahun 2009.

Ide kabinet bayangan ini mengingatkan saya pada hal serupa di tahun 2004, ketika kalangan partai politik maupun pengamat politik berbicara tentang perlunya kabinet bayangan untuk mengawasi pemerintah, seperti bisa dibaca dalam berita ini dan ini.

Pagi ini saya membaca berita di detik.com tentang 41 orang Bupati di seluruh Indonesia yang terkait dengan kasus korupsi. 41 orang itu tidak sedikit. Mengingat jumlah kabupaten di seluruh Indonesia tak sampai 400, itu berarti lebih dari 10 % Bupati tersandung kasus korupsi.

Otonomi daerah jelas telah memberikan wewenang dan kekuasaan besar kepada daerah. Banyak peluang dan harapan baru dengan adanya desentralisasi. Namun berita semacam ini lagi-lagi membuat kita sedih, sebab boleh jadi ia hanya akan memberi alasan bagi pusat untuk melakukan resentralisasi (seperti sering berulang dalam sejarah Indonesia).

Baru-baru lalu (Selasa, 18/9) Mantan Presiden Abdurrahman Wahid membuat pernyataan bahwa ia bersedia untuk kembali dicalonkan dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2009. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tinggal menunggu isyarat dari 5 (lima) orang kiai sepuh NU untuk memastikan pencalonan itu, yang akan dijadikannya sebagai sarana guna menerapkan konsep untuk mengatasi krisis yang kini melanda bangsa Indonesia.

Perihal isyarat atau restu kiai sepuh itu sudah sangat jamak kita dengar dari Ketua Dewan Syuro PKB ini. Namun bagaimana kita bisa memahami pernyataan kesediaan pencalonan diri dalam pilpres 2009 itu? Apa sajakah konteks politik lebih luas yang bisa kita lihat?

Representasi adalah salah satu aspek penting dalam praktek politik di masa kapanpun dan di belahan bumi manapun. Ide dasarnya sederhana: tak semua orang bisa dan dapat turut dalam praktek penyelenggaraan negara dan pembuatan keputusan, sehingga warga negara memerlukan sejumlah orang untuk mewakili mereka, menyuarakan kepentingan mereka, dan berbicara atasnama mereka. Institusi-institusi dan mekanisme-mekanisme utama dalam politik modern, seperti partai politik, pemilihan umum, parlemen, dst, bermuara antara lain pada persoalan representasi itu.

Suatu komunitas, dari yang besar hingga yang paling kecil, memiliki cara beragam untuk mengelola relasi kuasa di dalamnya. Beberapa komunitas memiliki pola hubungan pemimpin-pengikut yang sentralistik dan otoriter; komunitas lainnya mungkin memiliki struktur kuasa yang lebih menyebar, dengan pola pengambilan keputusan ‘dari-oleh-untuk rakyat’ yang kerap disebut sebagai pola pikir dasar demokrasi itu. Suatu entitas politik bisa kita sebut ‘demokratis’, ‘otoritarian’, ‘semi-demokratis’, dst, berdasarkan ragam relasi kuasa itu.