Salah satu aspek yang dalam politik Indonesia sering dipahami dan diperlakukan secara tidak tepat adalah pemilihan pimpinan eksekutif lokal. Tarik ulur politik kerap terjadi di lingkup ini. Kita masih ingat perdebatan panjang tentang mekanisme penetapan Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur DIY. Padahal, mekanisme penetapan ini adalah konsekuensi saja dari desain pemerintahan di DIY yang khas dan istimewa, berdasarkan faktor-faktor historis dan sosiologis.
Saat ini, pasti Anda sudah memutuskan untuk melakukan apa pada pilpres 9 Juli ini. Ada yang memutuskan untuk memilih pasangan no. 1, ada yang memutuskan untuk memilih pasangan no. 2, ada yang memutuskan untuk tak menggunakan hak pilih. Demokrasi memberi Anda kebebasan untuk menentukan pilihan. Jika hingga saat ini masih ada orang yang mencoba mempengaruhi keputusan Anda itu, tolak saja dengan tegas.
Pernahkah Anda perhatikan tukang obat jalanan? Mereka menjajakan obat-obatan unik yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ada obat berbahan herbal, ada yang diolah dari satwa, ada yang katanya dibuat dari bunga yang hanya tumbuh di Gunung Himalaya. Terserah mereka saja. Para penjual bebas membual tentang dagangannya. Toh pembeli juga bebas untuk percaya atau tidak percaya.
Dalam rangka membualkan dagangan itu, tukang obat biasanya dibantu oleh staf profesional, yang dalam Bahasa Jawa disebut sebagai ‘dolop’.
Akhirnya, yang dihebohkan publik selama beberapa minggu ini mulai menemukan titik klimaksnya. Senin (19/5), dua pasangan capres-cawapres dideklarasikan pada publik. Di Gedung Joang 45, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres oleh PDIP dengan dukungan Nasdem, PKB dan Hanura. Di Gedung Polonia, giliran Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres oleh Gerindra dengan dukungan Golkar dan sejumlah partai Islam: PAN, PKS dan PPP.
Salah satu tujuan pendidikan politik adalah untuk mewujudkan pemilih yang cerdas, yang mampu menentukan pilihan secara logis berdasarkan informasi yang cukup. Kebanyakan lembaga yang melakukan program pendidikan pemilih mentargetkan hal serupa. Mungkin tak banyak yang mengetahui bahwa keinginan untuk mewujudkan pemilih yang cerdas itu ternyata bisa sangat sulit. Pengalaman saya dengan beberapa program yang kami kelola di Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) UGM menunjukkan bahwa upaya mengajak pemilih untuk menggunakan pilihan secara cerdas itu sama sekali tidak mudah.
Palu sudah diketukkan. Kamis lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu. Dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013, MK menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal yang mengharuskan Pilpres dilaksanakan seteleh Pilleg kini tiada lagi.
Sebenarnya tak ada yang keliru dengan apa yang dikatakan oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Dalam Rakornas Pengelolaan Kawasan Perkotaan 2013 di Jakarta, Mendagri yang mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengatakan bahwa pemerintah daerah harus meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) di daerahnya. Ormas, kata Mendagri, adalah asset bangsa.
4 Oktober 1934, sejumlah pemuda keturunan Arab di kawasan yang kini Indonesia mengumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Isi sumpah itu adalah: (1) Tanah Air Peranakan Arab adalah Indonesia, (2) Peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan mengisolasi diri, dan (3) Peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.
Enakkah menjadi Presiden RI? Saya yakin ini bukan tugas mudah. Lihat betapa nampak lelahnya wajah SBY. Tak pernah kita lihat ia tersenyum lepas. Hidupnya seperti penuh beban. Tatap matanya tak segar. Pastilah tugas sebagai Presiden RI sangat berat baginya. Untung masih ada kita, rakyat Indonesia tempatnya curhat.
Meski tugas presiden nampak begitu berat, antrian orang untuk mengejar jabatan ini selalu panjang.